RENCANA PERBAIKAN SISTEM REMUNERASI PEGAWAI NEGERI

Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Seiring bergulirnya wacana akan adanya perubahan dalam Sistem Penggajian Pengawi Negeri, muncul berbagai tanggapan terhadap wacana tersebut. Ada pihak yang meragukan sistem ini akan memperbaiki tingkat kesejahteraan pegawai negeri khususnya golongan menengah ke bawah. Tapi di sisi lain banyak pihak yang merasa optimis terhadap perubahan sistem ini. Masing-masing tentu memiliki berbagai alasan yang kuat dalam mengemukakan pendapatnya. Bagimana dengan Anda?

Berikut kami sajikan paparan lengkap tentang Rencana Perbaikan Sistem Remunerasi Pegawai Negeri, yang kami kutip dari Deputi SDM Aparatur Kementerian Aparatur Negara. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, setelah membaca ulasan ini.

LATAR BELAKANG

1. Amanat Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian bahwa system Penggajian Pegawai Negeri adalah berdasarkan merit yang disebutkan dlm pasal 7 ayat 1 : Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya, dan ayat (2) : Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.

2. Remunerasi yang berlaku saat ini jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan hidup layak dan kondisi seperti ini diduga sebagai pendorong terjadinya korupsi;

3. Struktur gaji kurang memenuhi prinsip “equity” karena gaji tidak dikaitkan dengan kompetensi dan prestasi;

4. Struktur gaji kurang ideal dan ratio gaji terendah dan tertinggi terlalu kecil (1:3,3);

5. Sistem pensiun yang kurang menjamin kesejahteraan PNS setelah memasuki masa purna bakti

TUJUAN DAN SASARAN PERBAIKAN SISTEM REMUNERASI
PEGAWAI NEGERI

Tujuan : menyiapkan dan menerapkan sistem remunerasi yang memenuhi prinsip-prinsip merit, equity, kompetitif guna meningkatkan profesionalisme dan memacu kinerja PNS.

Sasaran: tersusunnya sistem remunerasi yang dapat mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja PNS serta dorongan untuk tidak melakukan korupsi.

TUJUAN SOSIALISASI

Untuk Membahas :

  • ARTI SISTEM PENGGAJIAN BERBASIS BOBOT JABATAN,
  • APA YANG HARUS DAN BAGAIMANA PELAKSANAAN DI SETIAP INSTANSI
  • KAPAN DAN SIAPA YANG MELAKSANAKAN
  • PEMBIAYAAN
  • OUTPUT YANG DIHARAPKAN
  • LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAANNYA

PERMASALAHAN

SISTEM REMUNERASI SAAT INI:

Ø Besarnya gaji kurang memenuhi kebutuhan untuk hidup layak (terendah Rp760.500 dan tertinggi Rp2.405.400);

Ø Gaji PNS kurang kompetitif di bandingkan dengan gaji di sektor swasta, khususnya untuk tingkat manajer dan pimpinan;

Ø Besarnya gaji tidak memenuhi prinsip “equity” karena gaji tidak dikaitkan dengan kompetensi dan prestasi, namun didasarkan pada pangkat dan masa kerja;

Ø Struktur gaji kurang mendorong motivasi kerja karena jarak antara gaji terendah dan gaji tertinggi terlalu pendek (ratio 1:3,3) sehingga kenaikan pangkat hanya diikuti dengan kenaikan penghasilan dalam jumlah yang tidak berarti;

Ø Tunjangan jabatan struktural yang besar menimbulkan kompetisi yang tidak sehat.

Ø Kurang transparan karena disamping gaji PNS masih menerima sejumlah honorarium dari pos non-gaji sehingga:

a terjadi distorsi dalam sistem penggajian;

a jumlah anggaran untuk belanja pegawai sulit diketahui secara pasti dan sulit dipertanggung jawabkan kepada publik.

REMUNERASI YANG IDEAL

Arah Kebijakan Jangka Panjang (2004-2010), program reformasi remunerasi Pegawai Negeri diharapkan dapat diarahkan pada sistem remunerasi yang adil dan transparan dengan:

F Merumuskan struktur gaji berdasarkan klasifikasi jabatan dan bobot jabatan (harga jabatan);

F Merumuskan jenis tunjangan yang dianggap layak untuk diberikan kepada PNS.

F Mengkaitkan sistem penggajian dengan sistem penilaian kinerja dengan tujuan untuk memacu prestasi dan motivasi kerja.

F Menata sumber-sumber pembiayaan gaji agar tercipta transparansi dalam system penggajian dan mendorong pengintegrasian anggaran rutin dan pembangunan agar tersedia dana yang cukup bagi pembayaran gaji PN secara layak. Dengan penerapan struktur gaji Pegawai Negeri ini maka tidak ada lagi honor-honor, dan penghasilan lain diluar gaji dan tunjangan yang resmi ;

F Mengupayakan agar penghasilan PNS disesuaikan dengan dengan tingkat inflasi, antara lain dengan membuat indeks untuk dijadikan dasar bagi penyesuaian gaji dan tunjangan.

F Agar beban anggaran belanja pegawai tidak terlalu besar maka perlu dirumuskan kebijakan outsourcing untuk jabatan fungsional umum, khususnya yang menyangkut masalah rekrutmen dan penggajian.

F Menyusun Peraturan Pemerintah tentang Dana Pensiun dalam menata pengelolaan dana pensiun;

RENCANA PERBAIKAN STRUKTUR REMUNERASI PEGAWAI NEGERI

Mengacu pada sistem remunerasi yang telah pernah diterapkan di Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah nomor 200 tahun 1961 (PGPN- 1961) yang menetapkan gaji berdasarkan “harga jabatan” maka struktur gaji Pegawai Negeri akan didesain berdasarkan jabatan. Didalam struktur Remunerasi Pegawai Negeri tidak ada tunjangan jabatan tetapi sebenarnya sudah termasuk didalam gaji (karena setiap jabatan mempunyai harga jabatan).

STRUKTUR REMUNERASI YANG DIUSULKAN

(1) GAJI

  • Gaji ditetapkan dengan memperhatikan peranan masing-masing PNS dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
  • Dalam struktur remunerasi tidak digunakan istilah gaji pokok tetapi gaji untuk menghindari dampak keuangan negara terhadap perubahan uang pensiun Pegawai Negeri yang telah pensiun sebelum peraturan tentang gaji ini berlaku dan terhadap penerapan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (pasal 16 ayat (2) tentang tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru)
  • Peranan setiap jabatan tersebut diukur dengan bobot jabatan yang dihasilkan melalui evaluasi jabatan;
  • Evaluasi jabatan dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Pengetahuan

- Kebutuhan akan kontrol dan supervisi

- Jenis dan kebutuhan akan pedoman

- Kompleksitas

- Ruang lingkup dan dampak

- Hubungan interpersonal

- Lingkungan kerja

  • Penetapan besaran gaji berdasarkan klasifikasi jabatan dan peringkat jabatan
  • Golongan /pangkat yang berlaku sementara waktu masih digunakan namun untuk eselonisasi kemungkinan tidak kita gunakan lagi tetapi diganti dengan peringkat jabatan manajerial

(2) TUNJANGAN BIAYA HIDUP (kemahalan)

- Tunjangan ini diberikan untuk kebutuhan pangan, perumahan dan transport yang berbeda nilainya dari setiap daerah.

- Besarnya tunjangan dihitung dengan memperhatikan kebutuhan tingkat biaya hidup di masing-masing daerah;

- Tunjangan biaya hidup untuk daerah dibebankan pada APBD masing-masing

(3) TUNJANGAN KINERJA (Insentif):

- Tunjangan prestasi diberikan pada akhir tahun;

- Jumlahnya tergantung pada tingkat prestasi dan pencapaian target/output yang dicapai pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja tahunan;

- Jumlah maksimum adalah 3 kali gaji.

(4) TUNJANGAN HARI RAYA

- Tunjangan diberikan setahun sekali dan besarnya adalah sama dengan gaji.

- Tunjangan diberikan kepada PNS dan CPNS yang masa kerjanya minimal 6 bulan;

- Tunjangan diberikan menjelang hari besar keagamaan.

(5) TUNJANGAN KOMPENSASI

Tunjangan kompensasi diberikan kepada:

- PNS yang ditugaskan di daerah terpencil, daerah yang bergolak;

- PNS yang bekerja di lingkungan yang tidak nyaman, berbahaya atau beresiko tinggi ;

- Besarnya tunjangan ditetapkan dengan memperhatikan tingkat ketidaknyamanan atau resiko yang dihadapi pegawai;

(6) Iuran bagi pemeliharaan kesehatan PNS dan keluarganya diberikan dalam jumlah yang minimal sama dengan yang dibayar PNS;

(7) Iuran bagi dana pensiun PNS dan THT dengan jumlah yang minimal sama dengan yang dibayar pegawai.

PELAKSANAAN

- KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI JABATAN DILAKUKAN OLEH SELURUH INSTANSI PUSAT DAN DAERAH

- PELAKSANAAN DISETIAP INSTANSI DILAKUKAN OLEH TIM YANG DITUNJUK PIMPINAN INSTANSI SELAKU PEMBINA KEPEGAWAIAN (KOORDINASI DENGAN TIM MENPAN)

- PELAKSANAAN PENGUMPULAN INFORMASI JABATAN DILAKUKAN SELAMA 3 BULAN (AGUSTUS – AKHIR OKTOBER 2007)

- PEMBIAYAAN DIBEBANKAN PADA INSTANSI MASING-MASING (SOFTCOPY DISIAPKAN DARI PUSAT/MENPAN)

- HASIL/ OUTPUT YANG DIHARAPKAN DARI HASIL PENGUMPULAN INFORMASI JABATAN ADALAH SEMUA JABATAN YANG ADA DISETIAP INSTANSI :

- SEMUA JABATAN STRUKTURAL

- SETIAP JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (MASING-MASING JABATAN 2 SAMPEL)

- JABATAN FUNGSIONAL UMUM (MASING-MASING JABATAN 2 SAMPEL)

TINDAK LANJUT (2010)

- Meningkatkan perbandingan besaran gaji secara bertahap sehingga mencapai 1:20 antara gaji terendah dan tertinggi;

- Mengevaluasi hasil peningkatan disiplin dan kinerja pegawai negeri setelah ditingkatkan kesejahteraannya

- Menyempurnakan semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan sistem kepegawaian ( al sistem penggajian, pembinaan karier, pensiun, penghargaan, disiplin, kinerja pegawai atau reward and punishment)

PENUTUP

- Penyempurnaan sistem penggajian merupakan bagian dari upaya penerapan manajemen kepegawaian berbasis kinerja dan pencegahan KKN;

- Penerapan sistem penggajian yang berdasarkan sistem merit seyogyanya didahului oleh:

- Penyusunan visi dan misi

- Penyempurnaan struktur organisasi

- Penataan pegawai

- Penyempurnaan sistem pensiun

- Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja.

- Dalam rangka mempersiapkan penerapan sistem remunerasi baru, Pemerintah perlu membentuk Tim Remunerasi Nasional yang beranggotakan wakil-wakil dari Kementerian PAN, Dep.Keu,Depdagri,BKN, LAN, Setneg, Setkab,Polri dan TNI dan Bappenas.

- Penerapan sistem remunerasi baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada perbaikan gaji pejabat negara

About these ads

12 gagasan untuk “RENCANA PERBAIKAN SISTEM REMUNERASI PEGAWAI NEGERI

  1. Salam
    Semoga para PNS bisa sejahtera dan tidak lagi korupsi
    dan bagi mereka yg telah dapat remunerisasi dan masih juga korupsi lebih kelaut jadi batu karang..
    dasar tidak tahu diri/penghianat rakyat

  2. Saya ucapkan terima kasih ……….
    Marilah kita berpikir secara Profesional dan Rasional , coba kita bandingkan Gaji dan Tunjangan Lain-Lain untuk PNS di DEPDAGRI dengan PNS Departemen Departemen lain , Perbedaanya seperti langit dan bumi !
    Kalau kita berbicara bobot pekerjaan , saya pikir sama saja ! , Mengenai tindakan hukum sebenarnya juga sama.
    Contoh : GAYUS , PNS Gol III/a memperoleh 13 juta per bulan , dimana hampir 10 kali lipat PNS golongan yang sama di DEPDAGRI.
    Celakanya lagi, BAPERTARUM juga tidak bisa dicairkan , APA KATA DUNIA ?

  3. remunerasi akan meningkatkan kinerja dan kuantitas PNS…
    dengan di berlakukannya remunerasi maka kreatifitas PNS dalam bekerja dapat dihargai…sehingga tidak akan terjadi pelimpahan tugas…

  4. oke apanya, buat tenaga kesehatan gak oke coz gak dapat remunerasi kayak para TNI /POLRI atau PNS lain yang pada dapet.., padahal klo gak ada bengkel manusia apa yo bisa hidup sehat!!!!!!!!!!!

  5. Moga aja berjalan sesuai dgn rencanax n segera direalisasikan agar semua PNS merasakan kesejahteraan, krn sekarang ini masih banyak daerah yg korupsi sampai uang makan di hilangx.

  6. sebelumx perbaiki struktur organisasi dulu karena setelah 1 tahun aq menjadi CPNS pembagian tugasx tidak berjalan sesuai dgn job discription yg telah dibuat, dimana t4 sya bekerja uang makan telah dihilangx n tunjangan kemahalan juga tidak ada, apa ini semua gubernur bersama pejabatx yang makan.

  7. Setuju banget lebih cepat lebih baik untuk segera direalisasikan dilapangan, masalah masih banyak pns yang kerjanya kurang maksimal tapi yang disiplin perlu mendapatkan reward biar yang nggak disiplin termotivasi dengan moto kerja tanpa diawasi, diperintah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s